Subprefektur (Jepang)

Pembagian administratif
Jepang
Tingkat Prefektur
  • Prefektur
Tingkat subprefektur
  • Subprefektur
  • Distrik
Tingkat Kotamadya
  • Kota terpilih
  • Kota inti
  • Kota khusus (dihapus)
  • Kota
  • Distrik kota (Tokyo)
  • Kota kecil
  • Desa
Tingkat Sub-kotamadya
  • Distrik kota
  • l
  • b
  • s

Subprefektur (支庁code: ja is deprecated , shichō) adalah bentuk pemerintahan mandiri Jepang yang berfokus pada masalah lokal di bawah tingkat prefektur (setara dengan kabupaten atau kota di Indonesia). Ia bertindak sebagai bagian dari administrasi negara yang lebih besar dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan sendiri.[1]

Sejarah

Subprefektur terbentuk mulai tahun 1878 (11 Meiji).[2]

Pemerintah Meiji meresmikan sub-prefektur (郡code: ja is deprecated , -gun) sebagai unit administratif.[1]

Pada 1888 (21 Meiji), sub-prefektur sebagai bentuk pemerintahan sendiri yang mencakup beberapa kota, kota kecil, dan desa.[2]

Subprefektur diciptakan untuk memberikan pelayanan administratif prefektur di daerah yang cukup jauh dari ibu kota prefektur, dan karena itu biasanya tidak dimasukkan dalam penulisan alamat.

Subprefektur yang masih ada

  • Prefektur Hokkaido, prefektur terbesar di Jepang, dibagi menjadi 14 subprefektur yang dibentuk pada tahun 1897. Subprefektur di Hokkaido tidak meliputi beberapa kota utama seperti Sapporo dan Hakodate hingga tahun 1922. Pada tahun 2010 mereka digantikan oleh 9 Biro Subprefektur Umum dan 5 Biro Subprefektur. Lihat: Subprefektur di Hokkaidō
  • Prefektur Kagoshima memiliki 2 subprefektur, Ōshima dan Kumage, yang terletak di Amami dan Nishinoomote. Subprefektur tersebut mencakup wilayah kepulauan di antara Kagoshima dan Okinawa.
  • Prefektur Miyazaki memiliki satu subprefektur di Nishiusuki, sebuah distrik pegunungan terpencil di ujung timur laut dari prefektur tersebut.
  • Tokyo berisi empat subprefecture yang menyediakan layanan administrasi untuk penduduk pulau-pulau terpencil tertentu di bawah Pemerintah Metropolitan Tokyo. Empat kantor cabang berlokasi di Hachijō,[3] Miyake,[4] Ogasawara[5] dan Ōshima.[6]
  • Prefektur Shimane memiliki satu subprefektur di Pulau Oki. Kantor subprefektur ini merupakan kantor pemerintahan Jepang terdekat dari Bebatuan Liancourt, sebuah pulau kecil yang dimiliki oleh Korea Selatan tetapi diklaim oleh Jepang.
  • Prefektur Yamagata dibagi menjadi 4 subprefektur, yang terletak di 4 wilayah perkotaan utama di prefektur tersebut (Yamagata, Shinjo, Yonezawa dan Shonai).

Subprefektur historis

  • Prefektur Hyōgo pernah dibagi menjadi 10 subprefektur yang kini dikenal sebagai kantor pelayanan masyarakat (県民局code: ja is deprecated , kenmin-kyoku).
  • Prefektur Chiba pernah dibagi menjadi 5 subprefektur hingga tahun 2003, kemudian kantor cabang diubah namanya menjadi pusat pelayanan penduduk (県民センターcode: ja is deprecated , kenmin-sentā).
  • Prefektur Nagasaki memiliki tiga subprefektur yang menyediakan layanan ke pulau-pulau terpencil (Tsushima, Iki dan Gotō). Mereka digantikan oleh Kantor Regional dan kemudian oleh Kantor Distrik.
  • Prefektur Okinawa memiliki 2 subprefektur, Miyako dan Yaeyama, yang masing-masing terletak di kepulauan Miyakojima dan Ishigaki. Kantor-kantor cabang tersebut memberikan pelayanan administratif untuk gugusan pulau terpisah yang mengelilingi kedua pulau tersebut. Kedua subprefektur tersebut dihapus pada bulan Maret 2009 dan kemudian diambil alih oleh pemerintah Kota Miyakojima, Distrik Miyako, Kota Ishigaki, dan Distrik Yaeyama.

Selain itu, pada tahun 1907 Jepang membentuk Prefektur Karafuto untuk memerintah pulau Sakhalin. Karafuto dibagi menjadi empat subprefektur: Toyohara (kini Yuzhno-Sakhalinsk), Maoka (kini Kholmsk), Esutoru (kini Uglegorsk) dan Shikuka (kini Makarov).

Sejumlah pulau yang diperoleh Jepang dalam Perjanjian Versailles ditempatkan di bawah arahan Prefektur Pasifik Selatan (南洋庁code: ja is deprecated , Nan'yōchō) dari 1922 hingga 1945 dan dibagi menjadi enam subprefektur, yaitu Saipan, Yap, Palau, Truk, Pohnpei dan Jaluit. Pada bulan November 1943, keenam subprefektur digabung menjadi subprefektur "timur", "barat", dan "utara", yang tetap ada sampai menyerahnya Jepang pada tahun 1945.

Taiwan selama pendudukan Jepang awalnya memiliki prefektur – ken (県code: ja is deprecated ), kemudian diganti shū (州code: ja is deprecated ) dan chō (庁code: ja is deprecated ) – yang dibagi ke dalam shichō. Sebagian besar subprefektur kemudian diberi nama gun (郡code: ja is deprecated , "distrik"). Beberapa teks bahasa Inggris menerjemahkan "subprefektur" secara berbeda, alih-alih menggunakannya untuk chō Taiwan, yang merupakan prefektur terpencil yang jauh lebih sedikit penduduknya, penambahan awalan "sub-" pernah dipertimbangkan. Hōko (the Pescadores), Karenkō (Hualian) dan Taitō (Taitung).[7][8] Hōko lepas pantai adalah rumah bagi dua subprefektur tersisa yang tersisa yang bernama shichō: Makō (馬公支廳code: ja is deprecated ) dan Mōan (望安支廳code: ja is deprecated ).
(Lihat: Pembagian politik Taiwan (1895–1945))

Lihat juga

Rujukan

  1. ^ a b Imperial Japanese Commission to the Louisiana Purchase Exposition. (1903). Japan in the beginning of the 20th century, p. 80.
  2. ^ a b Imperial Japanese Commission, p. 81.
  3. ^ Favro, S. (2010). Island Sustainability, p. 195 citing Tokyo Metropolitan Government, Outline of Hachijo Subprefecture, 2009.
  4. ^ Favro, p. 195 citing Tokyo Metropolitan Government, Outline of Miyake Subprefecture, 2009.
  5. ^ Yong Hong, Seoung. (2009). Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and the Law of the Sea, p. 148.
  6. ^ Favro, p. 195 citing Tokyo Metropolitan Government, Outline of Oshima Subprefecture, 2009.
  7. ^ Kratoska, Paul H. (2006). Asian Labor in the Wartime Japanese Empire, p. 102.
  8. ^ Morris, Andrew. (2010). Colonial Project, National Game: A History of Baseball in Taiwan, p. 17.